Wali Kota Hadiri Rakor Percepatan FLPP, Dorong Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Pimpinan Bank Jateng Cabang Kota Salatiga, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (25/9/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, beserta Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Para kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/ kota juga turut mengikuti pertemuan bersama perwakilan perbankan, dan pengembang.
FLPP merupakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Melalui program itu, masyarakat dapat memperoleh berbagai kemudahan, seperti uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, serta bunga maksimal lima persen.
Dalam arahannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya percepatan program FLPP guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” tegasnya.
Hingga 19 September 2025, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema FLPP di Jawa Tengah telah mencapai 15.414 unit. Jumlah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota dan akan terus digenjot untuk mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa kebutuhan rumah layak huni (backlog) di Jawa Tengah masih cukup tinggi sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor.
“Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar. Kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama,” ujarnya.
Program FLPP memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Masyarakat penerima manfaat juga mendapatkan subsidi uang muka sebesar Rp.4.000.000,-, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan premi asuransi, serta cicilan terjangkau mulai dari Rp.1.000.000,-an per bulan.
Sasaran program adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp.8.500.000 (untuk yang belum menikah) dan Rp. 10.000.000,- (untuk yang menikah), dengan harga rumah subsidi maksimal Rp.166.000.000 dan tenor hingga 20 tahun.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menekankan percepatan proses perizinan pembangunan perumahan.
“Perizinan baik PBG maupun pemecahan sertifikat di BPN maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja, tidak boleh lebih lama. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak lebih cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur akan menerbitkan surat edaran kepada bupati, wali kota, dan pengembang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program FLPP agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Jawa Tengah.
