Sinergi Wamendukbangga dan Wali Kota Perkuat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Bertempat di Ballroom A Hotel Wahid Prime, Wali Kota Salatiga bersama Wakil Wali Kota mengikuti Kunjungan Kerja dan Bimbingan Teknis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Pembangunan Keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta diikuti oleh Inspektur Utama Kemendukbangga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, serta perwakilan DP3AP2KB kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., dalam arahannya menyampaikan terdapat lima program prioritas Kemendukbangga dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Bapak Menteri Wihaji memiliki lima program prioritas berkelanjutan, yakni GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), Lansia Berdaya, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), dan SuperApps Keluarga. Presiden telah menetapkan misi menuju Indonesia Emas 2045 yang dirumuskan melalui Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK). Karena DBPK merupakan desain jangka panjang 20 tahun, maka diturunkan menjadi PJPK yang akan kami kawal bersama Kemendagri. PJPK berperiode lima tahunan dan memiliki 30 indikator yang nantinya harus terintegrasi dalam Renstra dan RPJMD masing-masing daerah, termasuk Kota Salatiga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra. Ema Rachmawati, M.Hum., mewakili Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa penyusunan PJPK di provinsi menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam ketersediaan data.
“Bersama BKKBN dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kami telah menyusun PJPK beberapa kali. Namun dari 30 indikator, terdapat enam indikator yang masih sulit kami dapatkan datanya, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi, jumlah tenaga kerja tersertifikasi kompetensi, persentase pekerja informal/proxy, persentase penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi, migrasi risen neto/proxy, serta cakupan kepemilikan akta kematian yang datanya tersedia tetapi sangat dinamis sehingga sulit masuk ke basis data,” ungkapnya.
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menegaskan bahwa monitoring terpadu PJPK merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan RPJMD 2025–2045.
“Kegiatan ini sangat strategis untuk memastikan Kota Salatiga mampu memanfaatkan momentum bonus demografi dan membangun pondasi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. PJPK Kota Salatiga telah disusun sesuai amanat pemerintah dan memetakan 30 indikator strategis. Dari hasil identifikasi, 21 indikator telah terintegrasi dalam Renstra, 17 indikator dalam RPJMD, dan 16 indikator dalam RPJPD. Seluruhnya telah diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Daerah PJPK sebagai panduan sinergi lintas OPD. Ini menunjukkan komitmen kuat Kota Salatiga menjalankan pembangunan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Hery Wiyanto, S.H., menyampaikan bahwa PJPK berfungsi untuk memantau perkembangan dan implementasi peta jalan pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Komitmen transformasi pengelolaan kependudukan diwujudkan melalui DBPK dan dioperasionalkan melalui PJPK. PJPK 2025–2029 menjadi instrumen utama yang harus dipadukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola pembangunan yang berbasis penduduk,” ujarnya.
Melalui kegiatan kunjungan kerja dan Bimtek PJPK ini, Pemerintah Kota Salatiga berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah semakin menguat dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
